Freeport Ancam ke Arbitrase, Menteri Luhut: Negara Berdaulat Diancam, Enggak Boleh Kita Didikte!

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara perihal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh PT Freeport Indonesia. Bagi Luhut, ancaman itu sebagai tindakan tidak elegan, dan bahkan cenderung kampungan.

Freeport Ancam ke Arbitrase, Menteri Luhut: Negara Berdaulat Diancam, Enggak Boleh Kita Didikte!
Freeport Ancam ke Arbitrase, Menteri Luhut: Negara Berdaulat Diancam, Enggak Boleh Kita Didikte!
KOMPAS METRO - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara perihal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh PT Freeport Indonesia. Bagi Luhut, ancaman itu sebagai tindakan tidak elegan, dan bahkan cenderung kampungan.

"Tidak ada perusahaan multinasional seperti Freeport melakukan lay off pegawainya untuk menekan pemerintah, enggak ada itu, kampungan itu," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara berdaulat tidak sepantasnya mendapatkan atau menerima ancaman seperti yang dilayangkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Masa, negara berdaulat diancam," tutur Luhut.

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia bukanlah objek yang bisa didikte atau diatur oleh Freeport terkait penetapan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Apalagi, belum lama ini CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson mengatakan, pihaknya berencana membawanya ke arbitrase jika antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia tak juga menempuh kata sepakat terkait status tersebut.

"Bagus dong kalau arbitrase, biar ada kepastian (hukum). Semua aturan ketentuan sudah kita berikan, enggak boleh dong kita didikte. Kan dia (Freeport Indonesia) harusnya divestasi 51 persen itu 2009 dia harus bangun smelter, tapi dia kan enggak lakukan," ujar Luhut.

Luhut pun mengatakan, ancaman Freeport tidak akan ada kaitannya antara kerja sama kedua negara yakni Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, status kontrak yang dipermasalahkan terdapat di tanah air dan berlangsung secara bisnis to bisnis bukan government to government atau antar pemerintah.

"Kita business to business, enggak ada urusan negara ke negara. Dia private sector kok. Dia kan sudah 50 tahun di Indonesia, masa Indonesia enggak boleh jadi majority," tegasnya.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017).

Dalam aturan tersebut, mewajibkan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Namun, hal ini tidak diterima oleh Freeport.

Sebelumnya, CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson secara tegas mengatakan, pemerintah dianggap berlaku sepihak dalam menerbitkan aturan tersebut.

Sehingga hingga saat ini belum menemui kata sepakat antara PTFI dengan pemerintah Indonesia.

"Hukum kontrak karya Freeport tidak dapat ditentukan sepihak bahkan dengan aturan yang baru.

Pemerintah dan Freeport tidak mencapai kesepakatan di mana kontrak karya tidak dapat untuk operasi," ujar Adkerson di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Ia menegaskan, pihaknya berencana mencapai kata sepakat melalui arbitrase jika antara pemerintah Indonesia dengan PTFI tak juga menempuh kata sepakat.

"Belum secara pasti ke arbitrase, tetapi jika tak ada juga kata sepakat maka ada rencana akan ke sana (arbitrase)," terangnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak mempermasalahkan adanya potensi kehilangan pemasukan bea keluar ekspor mineral dari PT Freeport Indonesia. Hal ini menyusul tidak diperbolehkannya Freeport Indonesia melakukan ekspor.

"Misalnya ekstrem enggak ada ekspor, engak ada masalah," ujar Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta.

Ia mengemukakan, pada 2016 lalu Kementerian Keuangan tidak lagi memasukkan pemasukan bea keluar sektor mineral batubara ke dalam asumsi bea keluar. Oleh karena itu ada atau tidak ekspor mineral, tidak berpengaruh terhadap target.

Tahun ini, pemerintah menargetkan pemasukan bea keluar hanya Rp 340 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Target tersebut dibuat tanpa pemasukan bea keluar dari sektor minerba.

Sementara tahun lalu, setoran bea keluar ekspor Freeport sebesar Rp 1,23 triliun, sementara targetnya Rp 1,4 triliun.

Angka itu sama dengan target untuk perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara. Bila digabungkan, total target bea keluar ekspor konsentrat Freeport dan Newmont mencapai Rp 2,88 pada 2016, sementara realisasinya sebesar Rp 2,48 triliun.

Pilihan Akhir

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyarankan, sebaiknya permasalahan Freeport bisa diselesaikan secara baik-baik, dan langkah arbitrase sebisa mungkin menjadi pilihan terakhir.

"Sebaiknya jalan arbitrase itu pilihan terakhir kedua belah pihak," ujar Rosan.

Menurut dia, proses penyelesaian sengketa di arbitrase akan memakan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit.

"Itu (arbitrase) akan banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, dan pendanaan, juga tidak bagus untuk semua," ujarnya.

Rosan menambahkan, pihaknya percaya bahwa pemerintah saat ini memiliki kapasitas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya yakin pemerintah kita punya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Freeport," ujar dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pengajuan arbitrase bukan hanya bisa dilakukan oleh Freeport.

Mantan Menteri Perhubungan ini menegaskan, pemerintah pun bisa mengajukan kasus ini ke arbitrase.

"Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara? Saya kira Freeport kan badan usaha, kalau berbisnis pasti dirundingkan. Kalau tidak tercapai titik temu memang hak masing-masing untuk bisa bawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport yang bisa bawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," kata Jonan. (Tribunnews.com)


Name

Ahmad Dhani,3,Ahok,24,Ahok Tersangka,21,Al-Maidah 51,32,Amerika,4,Anies Baswedan,2,Antasari,2,Anti Korupsi,2,Basuki Tjahaja Purnama,8,Berita,336,BNPT,1,Bogor,3,Buni Yani,12,Buni Yani Tersangka,7,Demo 2 Desember,14,Demo 25 November,1,Demo 4 November,1,Demo Ahok,53,Denny Siregar,1,Densus 88,3,Donald Trump,4,DPR,1,Education,1,Ekonomi,14,Entertainment,18,Fadli Zon,2,Fahri Hamzah,3,Fahri Hazah,1,FPI,5,Gempa Aceh,4,GNPF-MUI,1,Golkar,1,Gus Dur,1,Gus Mus,2,Haul Gus Dur,2,Headlines,50,Health,10,HMI,4,Hoax or Not,11,Indonesia,3,Indonesiana,5,Inspirasi,7,Internasional,47,Internet Positif,1,Iwan Fals,1,Jakarta,77,Jawa Barat,1,Johan Budi,1,Joko Widodo,2,Jokowi,12,Jusuf Kalla,1,KAHMI,1,Kalijodo,1,Kalimantan,1,Kasus,1,Kasus Makar,2,Kemendikbud,1,Kolom,9,Kolom Agama,24,Kolom Humaniora,5,Kolom Pendidikan,1,Kolom Politik,32,KPK,2,Kriminal,2,Kriminalisasi Ulama,1,Life Style,7,Lukman Hakim Saifuddin,1,Metro Channel,2,Mobile,1,Mubahalah,2,Nahdlatul Ulama,4,Nasional,509,Natal,1,News,459,News. Nasional,1,Novel Bamukmin,1,Ojek Online,1,Opini,24,Otomotive,1,Pemilu Amerika,2,Pendidikan,1,Perang Dunia Ke-III,1,Pilgub DKI,9,Pilkada,33,Pilkada 2017,14,Pilkada Bekasi,2,Pilkada DKI,86,Pilkada Jabar,1,Pilkada Jakarta,29,PKS,1,PMII,1,Politik,198,Polri,2,Prabowo,1,Ragam Nusantara,2,Religi,4,Rizieq Shihab,4,RPTRA,1,SBY,8,Science,5,Serba-serbi,6,Setya Novanto,1,Sidang Ahok,12,Sport,4,Sumanto Al-Qurtubi,1,Sumpah Pemuda,1,Surat Terbuka,1,Tekno,20,Terorisme,9,TIK,1,Timnas,1,Tito Karnavian,1,TNI,3,Toleransi,1,Travel,15,Trial,1,TurnBackHoax,1,Video,3,Viral,27,Wawancara,2,
ltr
item
Kompas Metro: Freeport Ancam ke Arbitrase, Menteri Luhut: Negara Berdaulat Diancam, Enggak Boleh Kita Didikte!
Freeport Ancam ke Arbitrase, Menteri Luhut: Negara Berdaulat Diancam, Enggak Boleh Kita Didikte!
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara perihal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh PT Freeport Indonesia. Bagi Luhut, ancaman itu sebagai tindakan tidak elegan, dan bahkan cenderung kampungan.
https://2.bp.blogspot.com/-AYm1oPSbxEs/WK0fzhGCqwI/AAAAAAAABXE/o_Ppy4CmKNwN6_ZlMN5sVXBbJMR4BnrWQCLcB/s640/Luhut%2BBinsar%2BPanjaitan.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-AYm1oPSbxEs/WK0fzhGCqwI/AAAAAAAABXE/o_Ppy4CmKNwN6_ZlMN5sVXBbJMR4BnrWQCLcB/s72-c/Luhut%2BBinsar%2BPanjaitan.jpg
Kompas Metro
http://www.kompasmetro.net/2017/02/freeport-ancam-ke-arbitrase-menteri.html
http://www.kompasmetro.net/
http://www.kompasmetro.net/
http://www.kompasmetro.net/2017/02/freeport-ancam-ke-arbitrase-menteri.html
true
1123746350529315679
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy